Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Prof Dr Abdullah Syah, MA meminta masyarakat di daerah itu agar mewaspadai ajaran "Al Qur`an Hijau" karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
"Dalam ajaran Islam tidak mengenal istilah Al Qur`an Hijau, sehingga ajaran itu tidak dapat diterima sekaligus harus dijauhi umat Islam," katanya menjawab ANTARA News di Medan, Selasa.
Ajaran "Al-Qur`an Hijau" saat ini banyak berkembang di Pulau Jawa, diantaranya di Kediri. Para pengikut ajaran tersebut banyak mempengaruhi mahasiswa agar ikut bergabung.
Ajaran itu tidak mengakui adanya hadist dan mengganti ucapan "Assalamualaikum" dengan "Salamualaikum".
Selain itu, setiap pengikut ajaran itu harus dibaiat atau "mitsaq" dengan mandi air kembang, untuk laki-laki diberikan julukan "Abi" sedangkan bagi perempuan diberikan nama "Umi".
Abdullah Syah mengatakan, umat Islam perlu lebih hati-hati agar tidak terpengaruh dengan ajaran sesat tersebut. "Dalam ajaran Islam yang ada hanya Al-Qur`an, tanpa embel-embel," tegasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, akhir-akhir ini banyak bermunculan ajaran-ajaran baru yang mengatasnamakan ajaran Islam, seperti ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah, Kerajaan Tuhan dan segala macam.
Namun, ajaran yang membawa-bawa nama Islam itu banyak yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
Sehubungan dengan itu MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran yang seperti itu ajaran sesat dan harus ditertibkan.(*Antara.co.id)
Iran telah membuat sebuah rudal baru yang dapat menghantam sasaran 2.000 Km jauhnya, menteri pertahanan Iran mengatakan hal itu Selasa (27/11), yang menandingi rudal jarak jauh yang sudah dimiliki, Shahab-3.
Menteri Pertahanan (Menhan) Iran, Mostafa Mohammad Najjar, yang komentarnya diangkat oleh kantor berita Fars, tidak mengatakan bagaimana senjata baru itu berbeda dari Shahab-3, yang dapat mengenai Israel dan dianggap sebagai rudal jarak-terjauh Iran.
Pihak Amerika Serikat (AS) mengemukakan bahwa tidak mengesampingkan tindakan milier, jika diplomasi gagal untuk mengakhiri perselisihan mengenai program nuklir Iran yang Barat katakan ditujukan unyuk membuat senjata atom dan Teheran katakan untuk membangkitkan listrik.
Kegagalan Iran untuk meyakinkan negara besar dunia mengenai tujuan damainya telah mendorong dua putaran sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). AS telah mendesakkan putaran ketiga, setelah hukuman yang lebih keras.
"Pembuatan rudal Ashoura, dengan jarak 2.000 kilometer, termasuk di antara prestasi kementerian pertahanan," kata Menhan Iran pada pertemuan milisi keagamaan Basij, yang mengadakan manuver pekan ini.
Ia juga mengatakan, sebuah kapal selam baru yang baru dibuat Iran, akan dikirim ke angkatan laut AS. *Antara.co.id
Rakernas III Hidayatullah di Samarinda menyepakati beberapa program diantaranya, bersikap netral dengan semua kekuatan politik
ImageHidayatullah.com--Dari sejumlah program yang ditetapkan bidang ekonomi dan usaha milik organisasi mendapat porsi terbesar. Sedangkan isu politik hanya disinggung ala kadarnya.
Sebagaimana yang disampaikan BM Wibowo, Sekjen DPP Hidayatullah, dalam bidang ekonomi peserta Rakernas III menyepakati akan mengembangkan Baitul Mal Hidayatullah (BMH) hingga ke tingkat kabupaten di seluruh Indonesia.
BMH menjadi akan dijadikan partner dalam memberikan pelayanan ummat di setiap kabupaten. Selain itu organisasi berkomitmen mendukung tumbuhkan kader-kader Hidayatullah di bidang ekonomi dengan cara mendirikan Asosiasi Pengusaha Hidayatullah (Aphida).
”Kita lakukan dengan cara memberikan pelatihan, menjalin kerjasama, membangun networking di bidang pemasaran dan kerjasama dengan pihak luar negeri,” kata Hariadi, Ketua Aphida.
Dalam rapat tersebut juga disepakati pentingnya membuat satu badan usaha milik organisasi (BUMO) di Hidayatullah tingkat kabupaten. Sedangkan untuk perusahaan dan sekolah yang sudah maju akan lakukan kerjasama franchising dengan pihak lain. ”Hidayatullah Media Grup, Sekolah Integral Hidayatullah di Surabaya, adalah beberapa contoh amal usaha milik Hidayatullah yang akan didorong untuk melakukan pengembangan dengan cara franchising,” tambah Hasan Ibrahim Ketua Dewan Ekonomi Hidayatullah.
Terkait dengan isu ekonomi, Hidayatullah akan mendorong peningkatan sinergi lembaga bisnis dengan lembaga dakwah.
”Khususnya dalam pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) demi peningkatan kualitas lingkungan yang memberi manfaat ke dalam lembaga bisnis.” kata Sekjen DPP Hidayatullah BM Wibowo.
Dalam bidang dakwah dan pengkaderan serta keanggotaan, Hidayatullah akan mengintensifkan pembentukan pos-pos Majelis Ta’lim Quran (MTQ) di setiap tingkat kabupaten untuk mengembangkan kegiatan taklim Al-Quran. Selain itu juga dilakukan training bina aqidah untuk masyarakat luas melalui pengurus Hidayatullah yang ada di tingkat kabupaten dan propinsi.
Selain itu training marhalah ula, yang merupakan training pengkaderan tingkat awal anggota Hidayatullah, menjadi agenda tiap semester di Dewan Pimpinan Daerah Hidayatullah yang ada di kabupaten.
Sedangkan marhalah wustha yang merupakan training bagi pengurus Hidayatullah akan diadakan setahun sekali di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah. Tidak lupa pula gerakan dakwah mengajar dan belajar Al-Quran (Grand MBA) digalakkan di berbagai tempat, misalnya di kantor-kantor pemerintah dan swasta.
”Agar semakin sedikit orang buta huruf Al-Quran,” kata Moh Tasrif memberikan komitmen.
Yang tidak kalah penting dari hasil Rakernas adalah bidang pendidikan dan sosial dalam bentuk sandarisasi manajemen sekolah Standar Sekolah Hidayatullah (SSH).
Hidayatullah juga akan membuka kesempatan beasiswa bagi mahasiswa untuk masuk di tiga perguruan tinggi milik Hidayatullah seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman al Hakim (STAIL) surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah di Balikpapan dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM). Selain itu, pada tahun 2008 akan dilangsungkan jambore nasional SAR hidayatullah.
Sementara itu, isu politik tidak terlalu banyak disinggung, bahkan hanya menjadi salah satu poin dalam rekomendasi yang bersifat eksternal. Dalam rekomendasi yang menyangkut eksternal Hidayatullah ini misalnya, bidang pendidikan Hidayatullah mengusulkan kepada pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20% dengan cakupan formal maupun informal.
”Dai sebagai guru masyarakat hendaknya mendapat perhatian sebagaimana guru sekolah.”
Sedangkan dalam bidang politik, Hidayatullah akan menjaga netralitas organisasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai daerah dengan menjaga jarak dan kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik. *www.hidayatullah.com
Inilah laporan Rakernas Hidayatullah di Samarinda yang kami kutip dari
hidayatullah.comUntuk meningkatkan profesionalisme para da'i dan guru, sepatutnya mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak. Demikian pendapat Ketua Umum DPP Hidayatullah, Dr Abdul Mannan, di sela-sela kesibukan acara Rakernas III Hidayatullah.
“Apakah para da’i dan guru kita harus berbisnis? Kan tidak semua orang bisa berbisnis,” tanya sebagian orang menanggapi program “Pengembangan Ekonomi sebagai Pilar Dakwah” yang dicanangkan Hidayatullah pada Rakernas III ini.
Ternyata bukan begitu maksudnya. Para da’i boleh berbisnis, tetapi tidak harus. Siapa pun, termasuk pada da’i dan guru boleh berbisnis, jika berminat dan mampu. Tak ada yang berhak melarang. Tapi kalau tak berminat dan tak mampu, jangan dipaksa atau memaksakan diri. Biarlah para da’i dan guru tetap berkhidmat pada bidang garapannya, seraya terus meningkatkan kualitas dan produktivitasnya.
Adapun mereka yang memiliki minat dan kemampuan di bidang dunia usaha, silakan pula berkiprah di sana. Raihlah laba semaksimal mungkin. Tentunya dengan jalan halal dan thayib. Dan jangan lupa, sebagian keuntungan perniagaan itu diinvestasikan di jalan dakwah. Sehingga kesejahteraan bisa dinikmati bersama, tidak cuma untuk para wirausahawan.
Bagaimana caranya? Ikuti wawancara kami dengan doktor ilmu ekonomi dari Universitas Borobudur Jakarta ini:
Apa yang harus dipersiapkan daerah dalam pencanangan pengembangan ekonomi saat ini?
Pemberdayaan ekonomi dilakukan baik secara kelembagaan maupun individu. Secara individu diperlukan profesionalisme, sementara secara kelembagaan yang diperlukan adalah regulasi tentang perekonomian lembaga. Fungsi publik, dalam hal ini DPP berperan dalam tiga hal, yaitu distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Oleh karena itu, kita harus membangun economic environment (ekonomi berbasis kewilayahan).
Seperti apa bentuk riilnya?
DPW dan DPD harus membuat satu divisi ekonomi yang akan bertugas untuk mendeteksi potensi-potensi ekonomi di wilayah operasionalnya
Bagaimana agar program itu bisa berjalan maksimal?
Agar ini maksimal pemberdayaan ekonomi harus menjalin kerja sama dengan pemerintah dan swasta. Kita tidak akan bisa eksis tanpa melakukan kerja sama itu.
Hidayatullah sebagai ormas ketiga di Indonesia yang lahir dalam suasana pasca kemerdekaan, maka wajib mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan dalam hal ini adalah melakukan tahapan sekarang ini yaitu dengan pemberdayaan ekonomi mandiri.
Regulasi seperti apa yang sedang disiapkan?
Regulasi yang sedang disiapkan yaitu sentralisasi ekonomi. Semua aktivitas harus bernilai ekonomi. Misalnya secara individu ada infaq dan zakat, demikian juga pada perusahaan harus ada infaq dan zakat. Infaq dan zakat ini dibangun atas dasar iman dan kesadaran kemanusiaan.
Bagaimana dengan masalah kepemilikan?
Jadi dalam regulasi nanti ditetapkan, swasta diberi kebebasan namun dalam batas-batas keislaman. Lembaga juga bisa punya perusahaan, seperti dalam negara ada BUMN. Misalnya sekarang Hidayatullah punya BUMH, berupa Totalindo, Majalah Suara Hidayatullah, dll. Tetapi sahamnya di-share antara pusat dan wilayah. Ada pun secara individu, itu usaha individu. Itu diatur dengan kesadaran iman.
Ada kekhawatiran ini akan mempengaruhi kader yang sudah fokus pada garapan dakwah dan pendidikan?
Karena itu, kompensasi untuk guru dan da’i itu perlu diperbesar. Jika itu tidak dilakukan maka bisa terjadi kesenjangan sosial yang jauh antar sesama kader kita. Nanti bisa terjadi, mereka berwirausaha sangat sejahtera, sementara yang tidak berwirausaha—karena sibuk mengurus lembaga dan umat—jauh tertinggal kesejahteraannya.
Untuk menghindari kesenjangan itu, lembaganya harus kaya, sehingga bisa memberikan kompensasi yang layak aktivis atau fungsionarisnya. Sehingga mereka tidak berpikir untuk meninggalkan kerja dakwahnya, karena sibuk mengurusi bisnis.
Jadi, yang bekerja dalam bidang dakwah, tetaplah fokus dalam dakwah. Yang menjadi pendidik tetap fokus dalam pendidikan. Jadilah profesional di bidangnya masing-masing.
Bagaimana mengaplikasikan kebijakan ini dalam sebuah pedoman taktis?
Nanti dalam Rakor (Rapat Koordinasi-red) akan dibicarakan bagaimana sebuah program itu bisa terealisasikan. Insya Allah setelah ini kita akan gelar rakor untuk itu. Selain itu kita juga akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan usaha untuk bekal mengaplikasikan di daerah.
Siapa yang membuka peluang usaha-usaha di daerah?
Antara lain akan difasilitasi oleh lembaga APHIDA (Asosiasi Pengusaha Hidayatullah). Tadi malam (30/11) sudah terjadi kesepakatan bisnis antar sesama anggota APHIDA senilai Rp 120 juta.
Apakah juga akan melibatkan pihak luar?
Jelas, ini akan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah dan swasta. Jadi swasta yang luas. Bisnis itu kan dengan siapa pun. Ini menjadi media dakwah melalui dunia ekonomi.
Seperti apa potensi ekonomi yang sudah ada?
Sebenarnya dari segi potensi sangat besar, seperti di Propinsi Kaltim sebagai penyumbang terbesar dalam APBN. Tapi, kenapa sebagai basisnya Hidayatullah, kita tidak bisa memanfaatkan potensi ini. Pasalnya, selama ini nyalinya, nyali orsos dan nyali mubaligh yang tidak berani mengubah dunia. Ini menyalahi fitrah dan menyalahi Islam juga. Oleh karena itu nyalinya harus diubah. Kita ini khalifah. Kita ini diserahi Allah untuk mengelola alam semesta ini. Kok kita lupakan dunia ini.
Di sini modalnya harus ada ilmunya. Kita akan berikan pelatihan masalah manajerial, mikro dan makro ekonomi, termasuk dalam hal-hal keterampilan.
Apa yang diharapkan dari kemandirian ekonomi?
Yang kita harapkan nantinya kita tidak bergantung lagi kepada donatur. Ibaratnya perahu tidak bergantung kepada angin, tapi masih ada mesin. Dengan mesin perahu bisa jalan terus. Selama ini Hidayatullah, jalannya masih bergantung angin, maksudnya donatur. Baik dari tingkat bawah sampai atas.
Berapa tahun ini akan terwujud?
Itu relatif. Kalau mau bersyukur, sekarang ini kita sudah mandiri, hanya saja pada tingkat dasar. Tapi kalau mandiri total, itu membutuhkan waktu 10-20 tahun. Negara saja sudah 60 tahun belum juga mandiri, malah banyak hutangnya.*hidayatullah.com
Bukan sulap bukan sihir, satu persatu pulau di Indonesia, menghilang. Diperkirakan sekitar 2000 pulau menyusul tenggelam hingga tahun 2030 nanti. Kerusakan lingkungan, terutama akibat penambangan pasir laut dan abrasi dianggap sebagai biang keladi lenyapnya secara fisik 26 pulau di Indonesia. Dari 17.506 pulau, kini jumlahnya melorot menjadi 17.480 pulau. Data ini dihimpun oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, yang masih terus melakukan pendataan dan akan selesai dirangkum tahun 2009 mendatang.
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Saut Hutagalung mengatakan paling banyak terjadi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
“Karena ada penambangan pasir di pesisir jadi pulau-pulau kita hilang. Kita harus melaporkannya kepada PBB. Kita lakukan inventarisasi dan survey, yaitu posisi koordinat dan nama-namanya sesuai dengan standar PBB. Kita baru selesai 4891 pulau di 14 provinsi yang diinventarisir dan dilaporkan ke konferensi PBB, Agustus 2007 lalu di New York.“
Hilangnya pulau-pulau ini semakin kentara sejak 8 tahunan lalu, pada saat penambangan pasir laut semakin marak.
“Penambangan pasir laut illegal sudah berlangsung duapuluhan tahun lebih, namun kita baru menyadari kerusakan lingkungan dan ekosistem, secara khusus tujuh hingga delapan tahun lalu. Meskipun sebelumnya sudah banyak orang yang mengatakan banyak kepulauan kita yang mengalami kerusakan.”
Yang menjadi kekhawatiran Departemen Kelautan dan Perikanan adalah jumlah pulau yang hilang diperkirakan semakin menjadi dengan adanya perubahan iklim. Diperkirakan hingga tahun 2030, akan hilang sekitar 2000 an pulau di Indonesia, bila tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin.
Hutagalung menambahkan, “Pemanasan global telah mengakibatkan kenaikan air laut. Di Jakarta saja 5 hinga 8 milimeter tiap tahunnya. Ini serius untuk masa depan. Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan 25 tahun ke depan lah, lebih dari 2000 pulau yang akan tenggelam.“
Departemen Kelautan dan Perikanan menyatakan perlindungan laut juga merupakan faktor penting dalam memperlambat perubahan iklim. Apalagi, terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lainnya dapat menyerap karbondioksida sebanyak 246 juta ton per tahun. Untuk itu, Departemen Kelautan dan Perikanan akan mengupayakan bantuan perlindungan kelautan Indonesia dalam Konferensi Iklim Internasional yang akan berlangsung di Bali Desember mendatang. *www.hidayatullah.com
Dalam pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah, Wapres Jusuf Kalla menyarankan perlunya bermitra antara lembaga keagamaan dengan dunia bisnis. Delegasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hidayatullah, dipimpin oleh Ketua Umum Dr Abdul Mannan diterima Wakil Presiden HM Jusuf Kalla di rumah dinas Rabu pagi berkait jadwal Wapres membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah, 1 Desember di Samarinda, Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut Wapres menyatakan dukungannya atas tema yang diangkat yakni berkait dengan pengembangan ekonomi sebagai basis bagi gerakan dakwah bil-hal. Adapun menyangkut kepastian kehadiran di Samarinda, Wapres menyatakan kemungkinan besar akan diwakilkan kepada salah seorang Menteri dari bidang ekonomi. Rakernas ini sendiri direncanakan akan ditutup oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali pada Senin 3 Desember di GOR Sempaja.
Hidayatullah merupakan ormas Islam yang didirikan pada 1972 di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan saat ini berfokus pada bidang pendidikan (sekolah integral dan pesantren) serta dakwah di kawasan terpencil. Berkait dengan bidang garap ini, Wapres berpesan agar dilakukan kerjasama antar organisasi pengelola pendidikan supaya menjadi kekuatan yang lebih nyata.
“Sangatlah perlu dilakukan saling bersinergi, bahkan bila perlu saling bergabung antar perguruan tinggi Islam,” kata Wapres yang juga menjadi Ketua Dewan Penyantun di beberapa perguruan tinggi ini.
Dana Zakat dan Kemitraan
Dalam pertemuan tersebut Wapres juga menyoroti perkembangan mobilisasi dana keagamaan di tanah air, khususnya menyangkut zakat.
“Saya kurang setuju bila undang-undang zakat pada akhirnya menetapkan kewajiban zakat sebagai hukum positif. Sebab pengusaha Muslim akan mendapatkan dua kali beban, yaitu zakat dan pajak, sementara pengusaha lain tidak,” kata Wapres. Sedangkan bila tidak berzakat mereka akan dihukum.
Bagaimana dengan ide mobilisasi dana zakat agar masuk ke APBN? “Itu tidak mungkin. Dana zakat untuk bayar utang, itu tidak boleh, dan juga tidak mencukupi. Dana zakat itu kan sifatnya langsung tersalurkan, jadi tidak sempat mengendap. Kalau diendapkan malah bisa jadi bahaya,” kata Wapres yang lebih setuju pengelolaan dana keagamaan dilakukan secara alamiah tanpa campur tangan negara.
Oleh karena itu Wapres lebih setuju pada pola kemitraan yang lebih baik antara organisasi keagamaan dan pelaku bisnis. “Apabila bisnisnya maju, zakat dan infaqnya meningkat, maka gerakan keagamaan juga menjadi lebih maju,” katanya.
Dalam kaitan ini dimungkinkan adanya kerjasama saling menguntungkan antara lembaga bisnis dan organisasi keagamaan dalam batas-batas yang wajar.
Sebagai penutup pertemuan, Dr Abdul Mannan menyerahkan kenang-kenangan berupa lukisan foto JK bertuliskan kaligrafi “Laisa al-kadzaab alladzii yushlih baina an-naas'” (bukanlah termasuk pembohong, mereka yang memperdamaikan di antara manusia). *www.hidayatullah.com
Beginilah jika percaya ajaran menyesatkan. Penganut Syiah dijatuhi hukuman mati setelah terbukti membunuh anak dan istrinya. Katanya, perintah “imam mahdi”
Pengadilan Kuwait pada hari Senin (26/11) telah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada seorang laki-laki penganut Syiah atas tuduhan pembunuhan terhadap kedua anak dan istrinya yang ia lakukan karena adanya perintah dari “Imam Mahdi”.
Dhahir Fadhili, laki-laki berusia 47 tahun yang menganut ajaran Syi’ah itu telah membakar istrinya Badriyah (38), juga anak laki-lakinya Al Bakar Walid (21) serta anak perempuannya Bida (16) pada tahun 2004 dan ia mengatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan dalam rangka menjalankan perintah dari “Imam Mahdi” melewati mimpi.
Al Fadhli juga hendak membakar salah satu anak perempuan lain, tapi anaknya itu berhasil lolos, hingga ia bersama 3 anak perempuannya yang tersisa pergi ke tepi pantai dalam rangka menunggu “Imam Mahdi”.
Al Fadhili sebelumnya berprofesi sebagai teknisi komputer yang bekerja untuk militer Kuwait, akan tetapi pada tahun 1999 ia dipecat, dikarenakan mengkonsumsi narkoba, dan dipastikan bahwa sejak saat itu ia terus mengkonsumsinya. *www.hidayatullah.com
Indonesia harus bangga memiliki Syamsi Ali, imam asal Bulukumba yang menjadi jurubicara Muslim di Amerika Serikat. Ia adalah penyiar Islam di negara adidaya yang sekarang sedang berperang melawan terorisme, yang celakanya sering dikait-kaitkan dengan Islam.
Syiar Islam dan dakwah Ustadz Syamsi Ali (40), tidak terbatas kepada jemaah warga Indonesia saja, melainkan juga Muslim Amerika. Khususnya di New York dan Washington DC.
Selain sebagai imam pada Islamic Center, masjid terbesar di New York, Syamsi Ali juga dipercaya menjadi Direktur Jamaica Muslim Center, sebuah yayasan dan masjid di kawasan timur New York yang dikelola komunitas Muslim asal Asia Selatan, seperti Bangladesh, Pakistan dan India.
Syamsi berasal dari sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan. Kepintarannya berdakwah sudah tampak sejak menjadi santri di pondok pesantren Bulukumba. Ia pergi ke Arab Saudi untuk memperdalam ilmu agama dan ke Pakistan untuk belajar ilmu dunia, sebelum menjadi lokal staf di Perwakilan Tetap RI di New York. Ia mengharumkan citra Islam Indonesia yang moderat dengan pandangan dan aktivitasnya di berbagai forum internasional.
Misalnya saja ia pernah tampil berdakwah di mimbar "A Prayer for America" di Stadion Yankee, kota New York, 23 September 2004. Sekitar 50 ribu orang memadati stadion itu. Tua-muda, lelaki dan perempuan, kulit putih dan kulit hitam, dan pelbagai ras dan bangsa di Amerika "tumplek blek" di situ.
Di panggung, hadir ratu acara bincang-bincang televisi Oprah Winfrey, mantan Presiden Bill Clinton, senator Hillary Clinton, Gubernur Negara Bagian New York George Pataki, Wali Kota New York Rudolph Giuliani, artis Bette Midler dan penyanyi country Lee Greenwood. Di New York, statistik menunjukkan terdapat lebih 800.000 kaum Muslimin.
Di podium, Syamsi membacakan dan mengupas surat Al-Hujurat ayat 13 yang intinya bercerita tentang asal-usul manusia yang dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tidak ada bangsa yang paling tinggi derajatnya, karena yang termulia adalah yang paling bertakwa.
Dengan mengurai makna ayat itu, Syamsi ingin menceritakan kepada publik Amerika bahwa Islam adalah agama yang mengakui persaudaraan umat manusia.
"Islam tak membenci umat lain. Justru Islam datang untuk mengangkat derajat semua manusia," kata Syamsi Ali, berusaha mengurangi kebencian sebagian warga Amerika terhadap Islam pasca serangan teroris 11 September 2001.
Sejak peristiwa itu, semakin banyak orang di Amerika Serikat yang ingin tahu lebih mendalam mengenai Islam. "Inilah tugas kami untuk memberi penjelasan sebenarnya tentang Islam yang rahmatan lil alamin," katanya.
Amerika negara Islami?
Ustadz Ali juga punya kebiasaan menulis kegiatan dakwahnya di "mailinng list".
Tanggal 22 Oktober lalu, misalnya, ia berkisah tentang pengalamannya menjadi pembicara bersama Rabbi Marc Shneier dari East New York Synagogue dalam acara "Dialog Muslim-Yahudi: Tantangan dan Peluang Hubungan di Masa Depan". Acara yang dihadiri lebih dari 400-an mahasiswa dan professor Universitas New York (NYU) itu, menurut Syamsi Ali, berjalan hangat dan seru.
Moderator diskusi, Joel Cohen, mantan jaksa dan penulis buku "Moses and Jesus in Dialogue" bertanya mengenai bagaimana Syamsi Ali menyikapi jika suatu ketika ada Muslim, yang dalam bahasa Cohen "a Mullah", ingin mendirikan negara Islam di Amerika.
Jawaban Syamsi Ali mengejutkan peserta. Banyak di antara mereka geleng-geleng kepala. Syamsi menegaskan bahwa "syariat phobia" yang masih menggeluti kebanyakan warga Amerika seharusnya dikurangi.
"Amerika, dalam banyak hal lebih pantas untuk dikatakan negara Islam ketimbang banyak negara yang diakui sebagai negara Islam saat ini," ujar Syamsi Ali.
Amerika, katanya, telah lebih banyak menegakkan syariat Islam ketimbang negara-negara yang mengaku mengusung syariat. Untuk itu, seorang Muslim yang paham tentang konsep masyarakat dalam Islam, tidak akan pernah mempermasalahkan itu lagi. Sebaliknya, non-Muslim juga seharusnya tidak perlu "over worried" mengenai hal tersebut.
Dalam pandangan Syamsi Ali, syariat adalah landasan hidup seorang Muslim. Berislam tanpa bersyariat adalah sesuatu yang mustahil. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan seorang Muslim, mulai dari masalah-masalah keimanan, ritual, hingga kepada masalah-masalah mu`amalat (hubungan antar makhluk) masuk dalam kategori syariah. Untuk itu, memutuskan hubungan antara kehidupan seorang Muslim dengan syariat sama dengan memisahkan antara daging dan darahnya.
Amerika yang didirikan di atas asas kebebasan, kesetaraan dan keadilan untuk semua, sesungguhnya didirikan di atas asas nilai-nilai dasar Islam. Islam juga didasarkan kepada nilai-nilai kebebasan (al-hurriyah), keadilan (al `adaalah) dan persamaan (al musawah).
Atas dasar itu, Syamsi Ali dengan keyakinan penuh menegaskan bahwa kehadiran Islam di Amerika adalah ibarat benih subur yang terjatuh di atas lahan yang subur. Dia akan tumbuh dengan baik dan subur karena memang lahan yang ditempatinya sesuai dengan kebutuhan benih tanaman ini.
Kelak, lanjut Syamsi, tanaman ini pasti akan dirasakan karena memang manusia yang mendiaminya telah lama marasakan kehausan untuk itu.
Di mana-mana dan dalam acara apapun, seperti dikemukakan sesepuh warga Indonesia di New York Achyar Hanif, Syamsi Ali selalu mengatakan kehadiran umat Islam di Amerika itu tidak perlu dikhawatirkan, tapi sebaliknya harus disyukuri. Umat Islam akan memberikan sumbangsih yang besar untuk menampakkan ke seluruh penjuru dunia bahwa tanah Amerika memang subur untuk menanamkan nilai-nilai Syaria`h yang universal itu.
"Amerika bukan musuh, tapi Amerika adalah lahan subur untuk Islam. Inilah pesan yang selalu disampaikan Ustadz Syamsi dalam berbegai kesempatan," kata Achyar Hanif yang tahun ini kembali berangkat haji dari kota New York.
Pada 5 Nopember 2007 lalu, Syamsi Ali juga tampil dalam acara talk show televisi "Face to Face, Faith to Faith". Acara yang dimoderatori oleh Ketie Couric, pembawa acara televisi AS yang masyhur itu, menampilkan tiga panelis, Rabbi Rubin Stein, Senior Rabbi pada Central Synagogue, Rev. Michael Lindvall, Senior Pastor The Brick Church dan Syamsi Ali.
Lebih 500 tamu yang hadir memenuhi ruangan Gotham building di Broadway yang terkenal rela membayar mahal. Meja utama dijual dengan harga 50.000 dolar AS per meja dengan kapasitas delapan orang.
Ketie Couric sebelum memulai acara dialogu malam itu mengatakan dirinya sudah mempelajari semua agama, seperti Kristen, Yahudi dan Islam. Makin dalam ia mempelajari agama-agama itu, makin dalam pula penyesalan dirinya karena telah salah persepsi terhadap agama, khususnya Islam. Mulai saat itu, Ketie bersumpah untuk lebih menghargai dan menghormati Islam dan kaum Muslimin.
Syamsi sendiri mengaku acara itu sangat membanggakannya. Selain karena pujian terhadap agama Islam begitu besar di saat media kurang bersahabat dan masih luasnya salah paham terhadapnya, juga karena Ia telah menyampaikan agama ini secara lugas dan apa adanya.
Banyak di antara warga AS yang pernah mendengarkan syiar Islam Syamsi Ali berkunjung ke Islamic Center yang dipimpinnya. Sebagian ingin mempelajari lebih dalam lagi masalah Islam, sebagian lagi malah langsung ingin di-Islam-kan. (*antara.co.id)
Menteri Agama Maftuh Basumi mengatakan, rencana pembangunan pura terbesar se-Asia Tenggara di NTB sangat berlebihan. Tak sesuai dengan kondisi masyarakat.
Menteri Agama Maftuh Basumi menyatakan pembangunan tempat ibadah atau pura terbesar se-Asia Tenggara di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan wacana yang berlebihan.
"Umat Hindu harus memahami dengan seksama," katanya menjawab pertanyaan sejumlah tokoh agama tentang rencana pembangunan pura tersebut di Mataram, Senin malam.
Dia menjelaskan, membangun tempat ibadah harus disesuaikan dengan kebutuhan umat setempat dan tidak boleh berlebihan.
"Apalagi di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dibangun pura terbesar di Asia Tenggara, ini agar dipikirkan sebab dapat menimbulkan gesekan bahkan kesalahpahaman," katanya.
Dikatakannya, Undang-Undang Dasar memberikan perlindungan secara mutlak kepada warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing, namun dalam membangun rumah ibadah ada aturannya, yakni seperlunya, seperti diatur dalam Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri.
"Untuk itu, jika pura di Bayan, Lombok Barat dibangun untuk umat setempat, ya seperlunya dan tidak perlu ada target lebih besar se Asia Tenggara," katanya.
Sebelumnya, kalangan DPRD NTB menyoroti rencana pembangunan pura terbesar di Asia Tenggara itu, yang berlokasi di Bayan, Lombok Barat bagian utara.
Sejumlah fraksi DPRD NTB meminta pemerintah untuk segera menghentikan pembangunan pura tersebut karena dapat penimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
H. Syahdan dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan luas areal tempat pembangunan pura sekitar 10 hektar, dan besarnya pura tersebut tidak sesuai dengan jumlah umat yang ada di lokasi, yakni sekitar 40 Kepala Keluarga. www.hidayatullah.com
Departemen Agama (Depag) segera membentuk sebuah tim kecil untuk meneliti lebih lanjut keberadaan aliran al Qiyadah al Islamiyah yang telah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kata Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Prof Dr Nasaruddin Umar, di Jakarta.
"Pemerintah tidak boleh gegabah. Karena itu perlu dibuat tim kecil untuk meneliti aliran tersebut. Kita perlu tahu seperti apa wujudnya," kata Nasaruddin menanggapi permintaan MUI agar pemerintah menindak tegas penganut aliran tersebut.
Tim kecil Depag itu akan berupaya mendalami keberadaan aliran al Qiyadah al Islamiyah, dengan melihat langsung kegiatan mereka yang sesungguhnya. Tim ini untuk melengkapi informasi agar lebih valid. "Kita ingin menggali informasi sebanyak mungkin," ujar Dirjen Bimas Islam itu.
Menurut Nasaruddin, meskipun tim itu baru dibentuk, pihaknya telah memiliki data awal tentang aliran tersebut seperti dari buku-buku, kliping koran, keputusan fatwa MUI.
"Tentang aliran itu memang betul kami sudah tahu, tapi kami tidak ingin tahu dari orang luar. Jadi ingin obyektif," ucapnya lalu menambahkan bahwa tim kecil itu akan bekerja selama tiga hari dan akan selesai pada Senin (29/10). Selanjutnya tim memberi laporan kepada Menteri Agama M. Maftuh Basyuni.
Setelah itu, hasil dari penelitian tim akan menjadi acuan bagi Depag dalam membuat rekomendasi tentang aliran al Qiyadah al Islamiyah yang akan diteruskan ke Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
Dirjen Nasaruddin juga mengatakan, dalam mengatasi masalah aliran sesat, kewenangan Depag sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Karena itu pihaknya berupaya memberi bimbingan kepada umat beragama khususnya umat Islam. Karena tidak mustahil ada kelompok yang dianggap sesat ternyata masalahnya ada pada interpretasi.
Ditambahkan, selain melakukan bimbingan, tugas Direktorat Bimas Islam juga untuk memproteksi agar tidak muncul aliran-aliran sesat yang baru.
"Kita juga mengimbau semua pihak kalau ada fenomena yang melawan undang-undang agar pro aktif. Sebab kalau terlambat dampaknya lebih banyak lagi," katanya mengingatkan.
Tentang kalimat syahadat al Qiyadah al Islamiyah, yang tidak menyebut Nabi Muhammad SAW, Nasaruddin yang juga Rektor Perguruan Tinggi Ilmu al Quran menyatakan, kalau memang kalimat syahadat itu diganti sudah pasti sebuah masalah, karena jelas penyimpangan akidah.
"Kita berpatokan pada fatwa MUI," ia menjelaskan.*Antara.co.id
